{"id":178,"date":"2022-06-20T09:19:38","date_gmt":"2022-06-20T09:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/first\/artikel\/83"},"modified":"2022-06-20T09:19:38","modified_gmt":"2022-06-20T09:19:38","slug":"kebijakan-keuangan-kalurahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/2022\/06\/20\/kebijakan-keuangan-kalurahan\/","title":{"rendered":"Kebijakan Keuangan Kalurahan"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><strong>Kebijakan Keuangan Kalurahan Gayamharjo<\/strong><\/p>\n<p><strong>DASAR &nbsp;HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN<\/strong><\/p>\n<p>Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kalurahan Gayamharjo berpedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :<\/p>\n<ol>\n<li>Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )<\/li>\n<li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);<\/li>\n<li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa( &nbsp;yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 )<\/li>\n<li>Peraturan Menteri Dalam Negeri &nbsp;Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 661)<\/li>\n<li>Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103)<\/li>\n<li>Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3)<\/li>\n<li>Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berit Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3)<\/li>\n<li>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan &nbsp;dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11)<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif &nbsp;serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran<\/li>\n<li>Pengelolaan Keuangan Kalurahan meliputi :<\/li>\n<li>Perencanaan<\/li>\n<li>Pelaksanaan<\/li>\n<li>Penatausahaan<\/li>\n<li>Pelaporan<\/li>\n<li>Pertanggungjawaban<\/li>\n<li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<\/li>\n<li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, terdiri dari : &nbsp;<\/li>\n<li>Pendapatan Kalurahan<\/li>\n<li>Belanja Kalurahan<\/li>\n<li>Pembiayaan Kalurahan<\/li>\n<li>Dalam penyusunan APBKal didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :<\/li>\n<li>Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan bidang dan kewenangannya<\/li>\n<li>Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan<\/li>\n<li>Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBKal<\/li>\n<li>Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat<\/li>\n<li>Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan<\/li>\n<li>Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, &nbsp;Peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Kalurahan lainnya<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Pengelolaan Pendapatan Kalurahan dilakukan secara terencana &nbsp;dan dianggarkan di dalam APBKalurahan. Perencanaan Pendapatan Kalurahan senantiasa berkenaan dengan penetapan besarnya target Pendapatan Kalurahan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.<\/li>\n<li>Penetapan besar target pendapatan Kalurahan yang harus dicapai setiap tahun anggaran dilakukan secara seksama dengan memperhatikan &nbsp;potensi pendapatan yang akan diperoleh Pemerintah Kalurahan, karena pencapaian target Pendapatan Kalurahaan &nbsp;&nbsp;akan menentukan kemampuan Kalurahan dalam menetapkan target &nbsp;Pendapatan Kalurahan.<\/li>\n<li>Pendapatan Kalurahan &nbsp;meliputi seluruh sumber-sumber pendapatan, yakni :<\/li>\n<li>Pendapatan Asli Kalurahan<\/li>\n<\/ol>\n<p>Terdiri atas &nbsp;:<\/p>\n<ol>\n<li>Hasil Usaha<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Bagi hasil Bumdes<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>Hasil Aset<\/li>\n<\/ol>\n<p>Bersumber dari :<\/p>\n<ol>\n<li>Tanah Kas Kalurahan<\/li>\n<li>Bangunan Kalurahan, antara lain gedung pertemuan, gedung olah raga<\/li>\n<li>Lapangan Kalurahan<\/li>\n<li>Aset lain milik Kalurahan<\/li>\n<li>Swadaya, partisipasi dan gotong royong<\/li>\n<\/ol>\n<p>Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Pendapatan Asli Kalurahan lain, antara lain :<\/li>\n<li>Pungutan Kalurahan<\/li>\n<li>Hasil penjualam kekayaan\/aset kalurahan<\/li>\n<li>Hasil pelepasan tanah tahun berjalan<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Terdiri dari :<\/p>\n<ol>\n<li>Dana Desa<\/li>\n<li>Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah<\/li>\n<li>Alokasi Dana Desa<\/li>\n<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi<\/li>\n<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah<\/li>\n<li>Pendapatan lain, terdiri atas :<\/li>\n<li>Penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan.<\/li>\n<li>Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan.<\/li>\n<li>Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.<\/li>\n<li>Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kalurahan pada tahun anggaran berjalan.<\/li>\n<li>Bunga bank.<\/li>\n<li>Pendapatan lain kalurahan yang sah.<\/li>\n<li>Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APBKal merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.<\/li>\n<li>Lurah berkewajiban mengintesifkan pendapatan asli kalurahan yang bersumber dari selurah potensi yang ada sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.<\/li>\n<li>Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari hasil usaha merupakan bagi hasil atas laba BUMDes sesuai dengan anggaran dasar\/anggaran rumah tangga &nbsp;yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan-perundangan<\/li>\n<li>Penganggaran sumber pendapatan kalurahan yang bersumber dari Tanah Kas Kalurahan didasarkan pada potensi tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan secara optimal sesuai Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Semua pendapatan yang berasal dari tanah kalurahan yang disewakan atau kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan pada bukti tertulis antara Pemerintah Kalurahan dan pihak ketiga.<\/li>\n<li>Penganggaran pendapatan kalurahan yang besumber dari bangunan kalurahan, antara lain gedung pertemuan, gedung olah raga dan bangunan milik kalurahan lainya, didasarkan pada potensi bangunan kalurahan yang dimiliki. Pungutan &nbsp;yang dibebankan kepada pemakai bangunan merupakan pungutan kalurahan yang berasal dari penggunaan asset tersebut yang diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>KEBIJAKAN BELANJA KALURAHAN<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Pengelolaan Belanja Kalurahan dilakukan secara terencana dan dianggarkan di dalam APBKal. Perencanaan Belanja Kalurahan senantiasa berkenaan dengan penetapan besarnya rencana Anggaran Belanja Kalurahan sebagai target pengeluaran tertinggi yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran<\/li>\n<li>Penetapan besarnya target Belanja Kalurahan yang akan dikelola setiap tahun anggaran dilakukan secara seksama , dengan memperhatikan potensi pendapatan yang akan diperoleh Pemerintah Kalurahan, karena kegiatan pemerintahan kalurahan yang dibiaayai melalui Belanja Kalurahan bersumber dari Pendapatan Kalurahan. Hal ini sesuai prinsip anggaran berimbang dan dinamis dalam penyusunan APB-Kal, yakni adanya keseimbangan antara Pendapatan Kalurahan dan Belanja Kalurahan.<\/li>\n<li>Belanja Kalurahan &nbsp;dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan, meliputi bidang :<\/li>\n<li>Penyelenggaran Pemerintahan<\/li>\n<li>Pelaksanaan Pembangunan &nbsp;<\/li>\n<li>Pembinaan Kemasyarakatan<\/li>\n<li>Pemberdayaan Masyarakat<\/li>\n<li>Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak<\/li>\n<li>Perencanaan Belanja Kalurahan meliputi seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan berpedoman :<\/li>\n<li>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan\/RPJMKal &nbsp;(rencana enam tahunan)<\/li>\n<li>Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan\/RKP &#8211; Kal (rencana tahunan)<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KALURAHAN<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan harus dilakukan terencana dan dianggarkan di dalam APB-Kalurahan. Perencanaan Pembiayaan Kalurahan senantiasa berrkenaan dengan penetapan besarnya rencana Anggaran Pembiayaan Kalurahan, baik dari sisi penerimaan pembiayaan &nbsp;maupun pengeluaran pembiayaan.<\/li>\n<li>Target Penerimaan pembiayaan Kalurahan merupakan &nbsp;rencana penerimaan minimal yang realistis (sesuai kebijakan Pemerintah Kalurahan) yang akan diperoleh tahun anggaran berkenaan<\/li>\n<li>Target pengeluaran pembiayaan Kalurahan merupakan rencana pengeluaran tertinggi yang realistis (sesuai kebijakan Pemerintah Kalurahan) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan<\/li>\n<li>Pembiayaan terdiri atas kelompok :<\/li>\n<li>Penerimaan Pembiayaan<\/li>\n<li>SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya<\/li>\n<li>Pencairan Dana Cadangan<\/li>\n<li>Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan kecuali Tanah dan Bangunan<\/li>\n<li>Pengeluaran Pembiayaan<\/li>\n<li>Pembentukan Dana Cadangan<\/li>\n<li>Penyertaan Modal<\/li>\n<\/ol>\n<p>P<strong>ENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKal<\/strong><\/p>\n<p>Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan<\/p>\n<ol>\n<li>Perencanaan<\/li>\n<li>Perencanaan pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan perencaanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBKal. &nbsp;Penyusunan rancangan APBKal berdasarkan RKPKal dan pedoman penyusunan APBKal yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang penyusunan APBKal.<\/li>\n<li>Rancangan Peraturan Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan\/BPKal dan Lurah disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah dievaluai Panewu ditetapkan oleh Lurah &nbsp;menjadi Peraturan Kalurahan tentang APBDKal, dan Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kalurahan tentang APBKal.<\/li>\n<li>Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal kepada Bupati<\/li>\n<li>Pemerintah Kalurahan dapat &nbsp;melakukan perubahan APBKal apabila terjadi :<\/li>\n<li>Penambahan dan \/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan.<\/li>\n<li>Sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahunberkenaan<\/li>\n<li>Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja<\/li>\n<li>Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan<\/li>\n<li>Pelaksanaan<\/li>\n<li>Pelaksanaan pengelolaan keuangan kalurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran kalurahan yang dilaksanakan melalui rekening kalurahan. Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan &nbsp;berdasarkan DPA ( Dokumen Pelaksana Anggaran ) yang telah disetujui Lurah.<\/li>\n<li>Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) &nbsp;dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai &nbsp;dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari apa yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran<\/li>\n<li>Setiap pendapatan dan belanja Kalurahan harus didukung bukti yang lengkap dan sah<\/li>\n<li>Penatausahaan<\/li>\n<\/ol>\n<p>Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, &nbsp;dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran &nbsp;dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Pelaporan<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKal semester pertama kepada Bupati melalui Panewu, yang terdiri :<\/p>\n<ol>\n<li>Laporan Pelaksanaan &nbsp;APBKal<\/li>\n<li>Laporan Realisasi Kegiatan<\/li>\n<li>Pertanggungjawaban Keuangan\/APBKal<\/li>\n<li>Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB-Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran.<\/li>\n<li>Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, yaitu Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kalurahan.<\/li>\n<li>Laporan Pelaksanaan APBKal dan Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kebijakan Keuangan Kalurahan Gayamharjo DASAR &nbsp;HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kalurahan Gayamharjo berpedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku : Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":179,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-178","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/51"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gayamharjosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}